PELAYANAN PRIMA DALAM
KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR,
JAWA BARAT 18-20 Oktober 2012
___________________________________________________________________________
LAPORAN PENELITIAN
MAHASISWA
STIA YPIAMI JAKARTA
18 – 20
OKTOBER 2012
KATA
PENGANTAR
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Puji
syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga
dapat disusun laporan penelitian mahasiswa STIA YPIAMI Jakarta, yang berjudul
“PELAYANAN PRIMA DALAM KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN
JONGGOL” Penelitian ini ditujukan untuk
memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh
gelar kesarjanaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPIAMI Jakarta.
Perlu disadari bahwa laporan
penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Dalam
kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada :
- 1 Bapak Drs. H. Atang Sugiyono, M.Si. selaku Ketua STIA YPIAMI Jakarta, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan penelitian ini.
- 2. Bapak Ir. Alphonsus Priyo Hutomo, S.Si, M.Si. selaku Ketua Yayasan STIA YPIAMI Jakarta, yang telah memberikan sumbang saran dan pemikirannya dalam penelitian ini.
- 3. Bapak DR. Eko Harry Susanto Msi. selaku PUKET II STIA YPIAMI Jakarta yang telah memberikan saran, bimbingan dan petunjuk untuk kesempurnaan penelitian ini.
- 4. Bapak Drs. Supratman, M.Si. selaku Ketua Prodi Administrasi Negara STIA YPIAMI Jakarta, yang telah membantu dan memberi petunjuk pelaksanaan penelitian ini.
- 5. Seluruh staf dan dosen pengajar Jurusan Administrasi Negara STIA YPIAMI Jakarta
- 6. Bapak Drs. Pardi, selaku Sekretaris Kecamatan Jonggol, yang memberi kesempatan, meluangkan waktu, dan sangat membantu proses / penyelenggaraan penelitian Mahasiswa STIA YPIAMI Jakarta, dari awal sampai akhir penelitian.
- 7. Seluruh aparatur pemerintah desa / kelurahan yang ada di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang telah banyak membantu peserta penelitian dalam memperoleh data selama penelitian berlangsung.
- 8. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun spirituil sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan.
Akhir kata kami menyadari sepenuhnya
bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat
mengharapkan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun. Semoga penelitian
ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika STIA YPIAMI Jakarta, masyarakat dan
aparatur Pemerintah Daerah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, serta berguna
bagi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah lain di seluruh Indonesia.
Wassalamu’alaikum
Wr. Wb.
Jakarta,
November 2012
Penyusun
Dra. Mulat Wigati Abdullah Msi.
DAFTAR
ISI
Halaman
Judul Laporan
Penelitian................................................................................1
Kata
Pengantar...............................................................................................................2
Daftar
Isi........................................................................................................................4
Abstraksi........................................................................................................................5
1.
Pendahuluan.............................................................................................................6
1.1.
Latar
Belakang..................................................................................................6
1.2.
Perumusan
Masalah..........................................................................................8
1.3.Tujuan
dan Manfaat
Penelitian..........................................................................8
1.4.Metodologi.........................................................................................................9
1.4.1.
Jenis
Penelitian......................................................................................9
1.4.2.
Populasi.................................................................................................9
1.4.3.
Tehnik Pengumpulan
Data....................................................................9
1.4.4.
Rencana
Analisis...................................................................................9
2.
Pembahasan...........................................................................................................10
2.1.
Profil Kecamatan
Jonggol..............................................................................10
2.2.
Kerangka Teoritis...........................................................................................12
2.2.1.
Pelayanan Prima Aparatur
Daerah......................................................12
2.2.2.
Karakteristik dan Responsif Masyarakat............................................14
2.3.
Hipotesis.........................................................................................................18
2.4.
Data.................................................................................................................18
2.5.
Analisis...........................................................................................................21
3.
Kesimpulan............................................................................................................21
3.1.
Kesimpulan.....................................................................................................21
3.2.
Saran/
Rekomendasi.......................................................................................22.
Lampiran :
1.
Peta Kecamatan Jonggol.
2.
Daftar Mahasiswa Peserta
Penelitian dan Dosen Pendamping.
ABSTRAKSI
Penelitian ini
bermaksud memperoleh gambaran tentang pelayanan prima yang dilaksanakan oleh
aparatur daerah di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan
di tujuh desa di wilayah Kecamatan Jonggol ( Desa Jonggol, Desa Sukamaju, Desa
Sukamanah, Desa Singajaya, Desa Sukasirna, Desa Sukanegara dan Desa Sirnagalih).
Penelitian dilakukan oleh 102 mahasiswa STIA YPIAMI Jakarta, pada tanggal 18
sampai 20 Oktober 2012.
Tehnik pengumpulan
data adalah analisis deskroptif terhadap pelayanan prima dari aparatur daerah
Kecamatan Jonggol, sebagai unit analisis, melakukan sensus dengan menyebarkan
kuesioner kepada masyarakat di tujuh desa yang dipilih secara rando sampling.
Variabel penyajian
dijabarkan dengan unit analisis yang ditentukan, hubungan variabel efektivitas
pelayanan prima dari aparatur daerah dengan responsif masyarakat, dimasukkan ke
dalam tabel, dilakukan uji statistik Koefisien Korelasi.
Penelitian
ini dilakukan dengan sasaran penelitiannya adalah seluruh masyarakat yang ada
di tujuh desa, di wilayah Kecamatan Jonggol, dan beberapa pegawai pada tujuh
desa/ kelurahan tersebut. Jumlah responden sebanyak 1020 penduduk sebagai
populasi penelitian.
Penentuan
sampel menggunakan teknik Random
Sampling dengan asumsi menggunakan teknik random sampel, maka
sampel akan representatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif sehingga
data-data yang ditampilkan berupa dasumsi penelitian.
Untuk
validitas data digunakan validitas konstruksi dan reliabilitas data
menggunakan internal consistency.
Pengujian hipotesis dianalisis dengan menggunakan teknik regresi ordinal.
Berdasarkan
hasil perhitungan secara statistik, variabel efektifitas pelayanan prima (X)
dengan variabel responsif masyarakat (Y).Hubungan-hubungan antara variabel ini
bersifat signifikan dan positif. Dari hasil perhitungan regresi ordinal
didapatkan pengaruh efektifitas pelayanan prima dari aparatur daerah kecamatan
Jonggol terhadap responsif masyarakat.
.
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar adalah masyarakat berusia
31-45 tahun, pendidikan responden sebagian besar adalah SMP - SMU/sederajat,
sebagian besar bekerja sebagai pegawai/ karyawan, sebagian kecil sebagai
buruh/petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden
mempunyai responsif yang tinggi terhadap pelayanan prima dari Aparatur Daerah
Kecamatan Jonggol.
Berdasarkan
hasil analisis penelitian, bahwa pelayanan prima aparatur daerah Kecamatan
Jonggol telah memenuhi syarat Standarisasi Kualitas Pelayanan Prima (SKPP) yang
ditetapkan oleh pemerintah. Hasil wawancara, survei dan kuesioner menunjukkan
ada kecenderungan hubungan antara efektifitas pelayanan prima dari aparatur
daerah dengan responsif masyarakat.
Hasil-hasil
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang dikemukakan dalam
penelitian ini dapat diterima.
Kata
kunci : efektifitas pelayanan prima dan responsif masyarakat.
1.
PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Keberhasilan
pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi organisasi pemerintah
yang mengemban tugas-tugas pemerintah karena keberhasilan organisasi pemerintah
dalam mencapai tujuan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Dalam rangka pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan nasional
tersebut diperlukan peran serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur
aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk
melaksanakan pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, pada Bab II, Pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa :
Pegawai Negeri
berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Pegawai
Negeri Sipil bukan hanya unsur aparatur pemerintah, melainkan juga abdi negara
dan abdi masyarakat yang pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Pegawai negeri
sebagai aparat birokrasi selain sebagai aparatur negara dan abdi negara, juga
merupakan abdi masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakatlah aparat birokrasi
harus mengabdikan diri. Aparat birokrasi sangat diharapkan memiliki jiwa
pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan
demikian output dari pelaksanaan tugas adalah berupa jasa pelayanan kepada
masyarakat sehingga pelayanan dikatakan efektif apabila aparat berhasil dalam
melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain keberhasilan tugas pemerintah dalam
pembangunan nasional banyak tergantung pada kinerja dan kemampuan pegawai
negeri. Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa kedudukan dan peranan
pegawai negeri sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
Aparat
desa/ kelurahan sebagai bagian dari pegawai negeri dituntut untuk dapat menjadi
motor penggerak pembangunan karena aparat desa/ kelurahan bersentuhan langsung
dengan masyarakat, sehingga akan lebih memahami keadaan dan kondisi masyarakat.
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan
bahwa kelancaran menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
nasional, terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara, dan
kesempurnaan aparatur negara tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Dari
penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kesempurnaan birokrasi tergantung
dari kesempurnaan
aparatur negara sehingga kualitas birokrasi kita tercermin dari kualitas
aparatur negara.
Tugas
pemerintah tidak hanya mengatur saja, akan tetapi juga memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Fungsi pelayanan selama ini belum mendapat perhatian dari
para aparat birokrasi, sebab fungsi mengaturnya lebih dominan dibandingkan
porsi pelayanannya. Aparat birokrasi merasa ada dalam posisi penguasa yang
lebih menempatkan diri sebagai pengarah daripada pamong, oleh karena itu timbul
kecenderungan untuk melihat masyarakat sebagai obyek pasif dalam pelayanan
prima.
Birokrasi
pemerintah menempati posisi yang penting dalam pelaksanaan pembangunan karena
merupakan salah satu instrumen penting yang akan menopang dan memperlancar
usaha-usaha pembangunan. Berhasilnya pembangunan ini memerlukan sistem dan
aparatur pelaksana yang mampu, tanggap dan kreatif serta pengelolaan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam sikap perilaku dan
kemampuan teknisnya termasuk di dalamnya adalah memberikan pelayanan yang
efektif kepada masyarakat. Karena pelayanan yang efektif akan memperlancar
jalannya proses pembangunan. Dengan alasan itulah maka efektivitas pelayanan
prima sebagai salah satu variabel yang diteliti.
Sejak
masa orde baru sampai saat ini, kondisi birokrasi di Indonesia terkenal sangat
buruk seperti inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan
nepotisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan dan keluhan masyarakat
terhadap pelayanan jasa yang dinilai kurang memuaskan. Masyarakat semakin jauh
dari harapan memperoleh pelayanan sesuai hak yang dimiliki sebagai warga
negara. Birokrasi dalam hal ini pemerintah menjadi kurang mendapat kepercayaan
penuh dari masyarakat.
Untuk
mewujudkan birokrasi pemerintahan yang netral kenyataannya masih menghadapi
banyak rintangan, sementara masyarakat selalu menuntut efektivitas pelayanan
dari pemerintah. Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang netral dalam
penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya
memang banyak menghadapi rintangan. Padahal di tengah rintangan itu, masyarakat
sangat merindukan pelayanan publik yang baik, dalam arti proporsional dengan
kepentingan, yaitu birokrasi yang berorientasi kepada penciptaan keseimbangan
antara kekuasaan (power) yang dimiliki dengan tanggung
jawab (accountability) yang mesti diberikan kepada masyarakat
yang dilayani.
Aparat
desa/ kelurahan sebagai birokrat di tingkat kelurahan dituntut untuk mampu
menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang
digalakkan pemerintah. Aparat desa/ kelurahan harus mampu melaksanakan fungsi
utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cekatan,
efektif dan efisien.
PELAYANAN PRIMA DALAM
KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR,
JAWA BARAT 18-20 Oktober 2012
___________________________________________________________________________
Dijelaskan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 127
ayat 1 bahwa kelurahan dibentuk dalam wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kemudian, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa
kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh lurah yang dalam
pelaksanaan tugas pokoknya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
Penjelasan tersebut di atas memberikan pengertian bahwa pemerintah kelurahan
adalah organisasi pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan.
Dalam
penelitian ini, penulis membatasi faktor yang mempengaruhi efektivitas
pelayanan prima pada responsif masyarakat yang ada di desa/ kelurahan yang
menjadi obyek penelitian. Bagaimana kinerja mereka terhadap pekerjaan sebagai
aparatur daerah dilaksanakan, sehingga
dapat memuaskan masyarakat yang dilayani. Bagaimana peraturan daerah dan
penguatan aparatur daerah dapat menunjang efektivitas pelayanan prima terhadap responsif
masyarakat.
1.2.
PERUMUSAN MASALAH
Dari penjabaran tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut : “Bagaimana hubungan antara efektifitas pelayanan
prima dari aparatur daerah terhadap responsif masyarakat di Kecamatan Jonggol?”
1.3.
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian ini adalah :
a.
Ingin mengetahui bagaimana dan sejauh mana
efektifitas pelayanan prima dari aparatur daerah di Kecamatan Jonggol.
b.
Ingin mengetahui bagaimana responsif masyarakat
terhadap pelayanan prima dari aparatur daerah di Kecamatan Jonggol.
Adapun Manfaat
Penelitian ini sebagai berikut :
a.
Manfaat Teoritis.
Dari penelitian ini diharapkan dapat ditemukan kajian baru
dalam menerapkan konsep-konsep ilmu administrasi negara.
b.
Manfaat Praktis.
Sebagai masukan pengetahuan, bukan hanya bagi civitas akademika
STIA YPIAMI Jakarta, tapi juga bagi seluruh masyarakat dan aparatur daerah di
Kecamatan Jonggol.
1.4.
METODOLOGI
1.4.1.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Deskripsi
utama dalam penelitian ini adalah “Efektifitas Pelayanan Prima” dan “Responsif
Masyarakat”. Adapun sifat analitis penelitian ini adalah hendak mengaitkan
antara “Efektifitas Pelayanan Prima dari Aparatur Daerah Kecamatan Jonggol” dan
“Responsif Masyarakat Kecamatan Jonggol atas Pelayanan Prima dari Aparatur
Daerah”.
1.4.2.
Populasi
Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang dipilih
secara random, dari tujuh desa / kelurahan yang dipilih sebagai lokasi dan
obyek penelitian, di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Jumlah
populasi penelitian adalah 1020 orang dan semuanya diambil sebagai responden
(sensus).
1.4.3.
Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
dengan cara wawancara dan mengajukan pertanyaan penelitian melalui kuesioner
(angket penelitian). Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan
20 Oktober 2012.
1.4.4.
Rencana Analisis
a. Terhadap variabel efektifitas
pelayanan prima dilakukan analisis isi dan dimasukkan dalam tabel distribusi
frekuensi.
b. Terhadap variabel
responsif masyarakat dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi.
c. Terhadap hubungan antara
variabel efektifitas pelayanan prima dan variabel responsif masyarakat
dimasukkan ke dalam tabel silang, kemudian diuji dengan metode statistik
koefisien korelasi.
2.
PEMBAHASAN
2.1.
PROFIL
KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR :
Daftar nama Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
- Kelurahan/Desa Balekambang
- Kelurahan/Desa Bendungan
- Kelurahan/Desa Cibodas
- Kelurahan/Desa Jonggol
- Kelurahan/Desa Singajaya
- Kelurahan/Desa Singasari
-
Kelurahan/Desa Sirnagalih
- Kelurahan/Desa Sukagalih
- Kelurahan/Desa Sukajaya
- Kelurahan/Desa Sukamaju
- Kelurahan/Desa Sukamanah
- Kelurahan/Desa Sukanegara
- Kelurahan/Desa Sukasirna
- Kelurahan/Desa Weninggalih
- Kelurahan/Desa Sukagalih
- Kelurahan/Desa Sukajaya
- Kelurahan/Desa Sukamaju
- Kelurahan/Desa Sukamanah
- Kelurahan/Desa Sukanegara
- Kelurahan/Desa Sukasirna
- Kelurahan/Desa Weninggalih
LuasKec Jonggol
|
12.686.470- km²
|
Jmlah penduduk
|
123.613 jiwa
Laki-laki 61.734
Perempuan 61.879
|
Jonggol adalah sebuah kecamatan di Kabupaten
Bogor, Provinsi
Jawa Barat, sangat terkenal dengan buah Rambutan dan Durian. Saat ini sedang
berkembang wirausaha budidaya Jamur Merang di Kampung Ceger Desa Sukamaju.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang ada di Jonggol
adalah : MI Hidayatul Falah Nyangegeng Singajaya, SMP NEGERI 1 JONGGOL, SMA
NEGERI 1 JONGGOL MAN Jonggol, SDI CIKAL
HARAPAN.
Jonggol merupakan sebuah kecamatan, dimana secara geografis,
kecamatan ini terletak di tiga perbatasan kabupaten, yakni kabupaten Bogor,
kabupaten Cianjur dan kabupaten Bekasi.
Kecamatan Jonggol berjarak kira kira
50an Km dari Jakarta. Transportasi dengan menggunakan kendaraan umum bisa
diakses 24 Jam, dan kecamatan ini terletak di jalur yang strategis jalur
alternatif Jakarta – Bandung. Dari arah Jakarta bisa diakses melalui tol ke
Bogor kemudian exit di pintu tol Cibubur, dan dari Cibubur tinggal lurus saja
melalui jalan transyogi. Dari Bekasi bisa diakses melalui Bekasi Barat – Jl
Narogong – fly over Cileungsi belok kiri. Sedangkan
dari Bogor bisa diakses melalui Cibinong – Jl Narogong – fly over Cileungsi
belok kanan. Bilamana anda lalui jalur alternatif ini ke arah Cianjur –
bandung, maka akan anda jumpai pemandang bukit bukit menawan dengan lika liku
jalannya yang elok.
Kecamatan di daerah pinggiran ini
sempat beberapa kali membikin heboh, diantaranya adalah rencana almarhum PT.
BJA (Bukit Jonggol Asri). Tidak tanggung tanggung dulu PT. BJA mengalokasikan
sedikitnya lahan seluas 30.000 hektare dan merencanakan pengembangan kota
satelit di era tahun 1996. Heboh yang kedua adalah berita mengenai ditemukannya
minyak di Jonggol. Dan satu tahun lalu, Elmaar
Property, membicarakan niatnya pada pemerintah secara resmi untuk melakukan
studi kelayakan investasi di daerah ini.
Berdasarkan situs resmi soundoil, salah satu mitra yang ikut
berkecimpung di area kontrak produksi bagi hasil Citarum, sumur Pasundan 1
Jonggol pada akhir tahun 2008 dinyatakan hanya menghasilkan air, dan ditemukan
sedikit jejak hydrocarbon. Saat ini
mereka masih melakukan program seismic
untuk wilayah Citarum Production Sharing
Contract untuk menentukan lokasi 3 sumur yang akan di bor di akhir tahun
2009 dan 2010. Mudah mudahan saja hasilnya menggembirakan atau ditemukan minyak
di jonggol. Referensi foto diatas dari soundoil.co.uk/currentoperations/CitarumPSC.
Jumlah
aparatur pemerintahan daerah di 14 desa/ kelurahan dan staf Kecamatan, dalam
wilayah Kecamatan Jonggol secara keseluruhan adalah berjumlah 100 orang. Jumlah ini tidak seimbang dengan jumlah
penduduk (123.613 orang) yang harus dilayani. Oleh karena itulah perlu
adanya efisiensi dalam pelayanannya. Sumber
: Laporan Kependudukan di Kecamatan Jonggol Bulan Oktober 2012.
Efisiensi
dalam memberikan pelayanan selain disebabkan oleh jumlah aparat yang tidak
seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, juga disebabkan oleh
banyaknya jenis pelayanan yang diberikan desa/ kelurahan kepada masyarakat.
Jenis-jenis pelayanan yang diberikan aparat desa/ kelurahan kepada masyarakat
antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel
1. Jenis-Jenis Pelayanan yang Diberikan Desa-Desa/ Kelurahan Kepada Masyarakat
di wilayah Kecamatan Jonggol :
No
|
Jenis Pelayanan
|
1.
|
Pengantar pembuatan KTP / KK
|
2.
|
Pengantar pembuatan akte kelahiran
|
3.
|
Pengantar pembuatan SKCK
|
4.
|
Kependudukan (nikah, cerai, lahir,
mati)
|
5.
|
Pelayanan pembayaran PBB
|
| 6. |
Pelayanan pembayaran listrik
|
Sumber
: Arsip Kecamatan Jonggol
Jenis-jenis
pelayanan tersebut hanya sebagian dari banyaknya pelayanan yang diberikan desa/
kelurahan kepada masyarakat, karena sering ada program-program pemerintah yang
biasanya diberikan kewenangan kepada kelurahan untuk menanganinya, seperti
misalnya program bantuan untuk masyarakat miskin (RASKIN), pembagian /
pendistribusian tabung gas ELPIJI dll.
Desa/
kelurahan bertugas mendistribusikan RASKIN dan tabung gas ELPIJI kepada
masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, desa/ kelurahan juga
sering menangani surat-surat perijinan pendirian bangunan, surat-surat
keterangan tidak mampu masyarakat (KTM) yang membutuhkan untuk keringanan
pengobatan, keringanan biaya pendidikan, yang semuanya itu menuntut pelayanan
yang efektif dan efisien agar masyarakat yang dilayani merasa puas dan
terpenuhi maksud dan tujuannya.
2.2.Kerangka Teoritis
2.2.1.
Pelayanan Prima Aparatur Daerah
a. Berdasarkan Konsep Sikap (attitude) :
Abad 21 merupakan abad yang penuh
tantangan yang tidak dapat dielakkan. Dinamika perekonomian dunia ditandai oleh
perubahan yang sangat cepat dalam bidang transportasi, telekomunikasi dan
travel yang terkenal dengan “triple T revolution”. Dampak ketiga revolusi aspek
tersebut akan terasa ke seluruh belahan dunia. Sehingga hanya bangsa yang siap
sajalah yang dapat
mengantisipasi
kebutuhan dunia dan mulai memberikan pelayanan terbaiknya terhadap masyarakat
sesuai dengan keinginan mereka (customization).
Dalam hubungan ini
manajemen pemerintahan harus dapat terus menerus memantapkan diri dan
melaksanakan penguatan aparatur daerah, dalam meningkatkan daya guna dan hasil
guna pelayanan prima terhadap masyarakat.
Sikap yang diharapkan berdasarkan
konsep Pelayanan Prima adalah :
1) Sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa
kebanggaan terhadap pekerjaan.
2) Memiliki pengabdian yang besar terhadap
pekerjaan.
3) Senantiasa menjaga martabat dan nama baik
perusahaan.
4) Sikap pelayanan prima adalah : “benar atau
salah tetap perusahaan saya” (right or
wrong is my corporate).
b. Berdasarkan Konsep Pelayanan (service):
Pelayanan adalah suatu bentuk
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan prima,
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan (KEPMENPAN 63/2003) : bahwa hakikat dari
pelayanan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Pelayanan Prima (Excellent Service) adalah suatu
pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik, dalam memenuhi
harapan dan kebutuhan pelangan. Hal ini karena sesuai dengan standar pelayanan
prima sesuai dengan tugas dan fungsinya,
yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Jadi
Pelayanan Prima dapat dikatakan sangat baik atau terbaik, adalah apabila dapat
memuaskan dan sesuai dengan harapan
pelanggan, serta memenuhi Standar Kualitas Pelayanan Prima (SKPP).
c. Berdasarkan Konsep Perhatian (attention)
Dalam melakukan kegiatan layanan,
seorang aparatur harus senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan
masyarakat. Apabila masyarakat sudah menunjukkan minat dan keperluannya, maka
layani masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dan terpenuhi keinginannya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan
menyangkut bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian adalah sebagai
berikut :
1) Mengucapkan salam pembuka pembicaraan.
2) Menanyakan apa saja keinginan masyarakat.
3) Mendengarkan dan memahami keinginan
masyarakat.
4) Melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan
ramah.
5) Menempatkan kepentingan masyarakat pada urutan
pertama.
d. Berdasarkan Konsep Tindakan (action)
Pada konsep tindakan, masyarakat
sudah melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptanya proses
komunikasi pada konsep tindakan ini merupakan tanggapan masyarakat yang telah
melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terpenuhi
keinginannya.
Bentuk-bentuk pelayanan
berdasarkan konsep tindakan adalah sebagai berikut :
1)
Segera
mencatat kebutuhan masyarakat.
2)
Menegaskan
kembali kebutuhan masyarakat.
3)
Menyelesaikan
keinginan dan kebutuhan masyarakat.
4)
Mengucapkan
terimakasih.
2.2.2. Karakteristik
dan Responsif Masyarakat atas Pelayanan Prima
Karakteristik Masyarakat Jonggol
Masyarakat jonggol berpenghasilan
dari bertani, berdagang, tambang pasir, pegawai, swasta dll. Bahasa yang
digunakan oleh masyarakat adalah bahasa Indonesia, Sunda dan Jawa. Wilayah
Jonggol mendapat julukan “disko”
artinya disisi kota. Karena secara geografis Jonggol adalah pedesaan, namun
karena perkembangan situasi dan kondisi yang dekat wilayah kota, mencerminkan
sikap dan gaya hidup orang kota.
Perumahan di Jonggol.
Terdapat beberapa komplek
perumahan di wilayah Jonggol, diantaranya adalah :
·
Perumahan
Citra Indah yang menyediakan cluster untuk TNI AL (cluster bukit Wijaya kusuma,
lebih dari 500 rumah) dan TNI AD (cluster Graha Kartika Indah).
·
Perumahan
Bekang (perbekalan & angkutan) TNI AL.
·
Perumahan
Paspampres
·
Perumahan
Setneg.
·
Dan
beberapa perumahan kecil lainnya.
Akses ke
Jonggol
Akses menuju ke Jonggol sangat mudah walaupun
terbatas pada moda transportasi kendaraan umum. Kecamatan ini bisa diakses
dengan mudah dari Jakarta, Bogor & Bekasi, yakni sebagai berikut:
·
Dari
Priok – Menggunakan bus mayasari Priok – Cileungsi, kemudian ganti angkot
menuju daerah ini. .
·
Dari Blok
M – Menggunakan bus Mayasari Blok M – Cileungsi, ganti angkot. Menggunakan bus
Trans Citra Indah Blok M – Citra Indah. Turun di depan perumahan dan ganti
angkot atau ojek (hanya berjarak 4km).
·
Dari Mall
Ciputra – Menggunakan bus citra di Mall Ciputra – Citra Indah, ganti ojek atau
angkot.
·
Dari
Pulogadung – Menggunakan Bus Pulogadung jurusan Jonggol
·
Dari
Bekasi Barat – Menggunakan bus yang dari arah Pulogadung – Jonggol atau naik
angkot ke Cileungsi kemudian ganti angkot.
·
Dari Cikarang
– Menggunakan bus jurusan Cikarang – Jonggol, atau naik angkot Cikarang – Cibarusah
dan ganti angkot.
·
Dari
Karawang – naik angkot jurusan Karawang – Cibarusah, kemudian ganti angkot.
·
Dari
Cianjur – naik angkot jurusan Cianjur – Cileungsi dan berhenti di jonggol.
·
Dari
Cibinong – Menggunakan angkot Cibinong – Cileungsi – ganti angkot.
·
Dari
Bogor – Menggunakan Bis Bogor – Cileungsi – Jonggol.
· Dari Rambutan – Menggunakan angkot Rambutan – Cileungsi dan
ganti angkot.
Tempat Wisata di Jonggol.
Kecamatan ini mempunyai beberapa tempat wisata yang sering dikunjungi
wisatawan dari berbagai daerah, diantaranya adalah:
·
Rumah
Makan Jatinunggal. Terletak kurang lebih 1km dari jalan raya Jonggol – Raweuy,
ditengah hamparan sawah. Umumnya pengunjung membawa transportasi sendiri.
Walaupun terpencil, tapi disaat hari libur dan sabtu / minggu pengunjungnya melimpah. Dengan andalan masakan khas Sunda
dan ikan mas segar dari kolam, menjadikan rumah makan dengan area lahan / taman
yang cukup luas ini dikenal sebagai tempat wisata keluarga dan wisata kuliner.
Bahkan yang hobbi mancing bisa melakukannya disini dan meminta masakkan ke
jurumasak rumah makan atau memasak sendiri.
·
Wisata
alam.
·
Penangkaran
Rusa Cariu.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan disebutkan bahwa
Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :
a. Kepala
Desa / Lurah.
b.
Sekretaris Desa / Sekretaris Kelurahan.
c. Kepala
Seksi membawahi seksi pemerintahan, seksi sosial ekonomi, seksi ketenteraman /
ketertiban, seksi kesejahteraan sosial dan tata usaha.
d. Kepala
Lingkungan.
Sekretaris Desa/ Kelurahan dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah, Sekretaris Desa/ Kelurahan
dibantu oleh beberapa orang staf. Kepala Lingkungan merupakan jabatan non
struktural yang mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional
Kepala Desa/ Lurah dalam wilayah kerjanya.
Kepala Desa/ Lurah dan
aparat-aparat di pemerintah kelurahan memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan
prima yang berat dan kompleks. Oleh karena itu birokrat di tingkat kelurahan
ini dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Akan tetapi
perbandingan jumlah aparat yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang
harus dilayani menimbulkan persoalan, apabila kinerja aparat lamban dan tidak
efisien dalam melaksanakan tugas pelayanannya.
Demikian juga yang terjadi di tujuh
desa/ kelurahan wilayah Kecamatan Jonggol, yang menjadi lokasi penelitian. Jumlah
penduduk dibandingkan dengan jumlah aparatur desa/ kelurahan sangat tidak
seimbang. Aparat desa/ kelurahan yang jumlahnya terbatas harus melayani
penduduk yang jumlahnya ribuan.
Responsif Masyarakat Jonggol
Bapak Sugiyono (nama samaran) salah
seorang warga di salah satu desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Jonggol,
mengatakan bahwa pada saat beliau datang ke kantor desa/ kelurahan untuk
meminta surat keterangan kelakuan baik, aparat yang melayaninya sangat lamban
dan berbelit-belit. Beliau mengatakan :
“Pada saat saya minta
surat pengantar, saya memang dilayani, tapi wajah mereka sangat tidak
menyenangkan dan sangat lambat dalam mengerjakannya. Selain itu, mereka sambil
ngobrol sendiri dengan petugas yang lain, pada waktu saya tegur supaya
cepat-cepat karena saya sedang tergesa-gesa, malah saya dimarahi suruh
bersabar. Saya jadi malas untuk pergi ke kantor itu lagi”.
Peserta penelitian juga memperoleh keluhan
dari bapak Samad (nama samaran) salah
seorang warga, yang tidak puas atas pelayanan yang diberikan aparat kelurahan
pada saat beliau datang ke kantor untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP,
beliau mengatakan
“Saya kan mau buat KTP
untuk anak saya yang baru datang dari luar kota, pada waktu saya datang ke
kantor untuk minta surat pengantar, ternyata disuruh datang lagi esok hari,
sebab bapak kepala desa/ lurah lagi tidak ada di tempat. Saya maklum mungkin
beliau lagi ada rapat di Kecamatan, tapi kenapa tidak ada orang yang diberi
wewenang untuk mengurus surat pengantar tersebut, ini jadi membuat tidak efektif
pelayanannya, mana perilaku petugasnya tidak menyenangkan”.
Aparat juga sering datang terlambat, tidak
sesuai dengan jam kerja. Ada salah seorang penjaga di salah satu kantor
kelurahan tempat penulis melakukan observasi, mengatakan :
“Dulu jam kerja itu jam
07.00 mereka berangkatnya sekitar setengah delapan sampai jam delapan, sekarang
jam kerjanya jadi jam 07.30 mereka tetap sama berangkatnya sampai jam
delapanan. Padahal sering jam tujuh itu sudah ada warga yang membutuhkan
pelayanan dari aparat, tapi mereka belum pada datang, saya jadi yang tidak enak
sendiri sama warga, saya tidak punya hak apa-apa untuk melayani mereka, tugas
saya kan hanya bersih-bersih disini”.
Dari hasil wawancara terhadap beberapa
warga yang membutuhkan pelayanan dari aparat kelurahan ternyata
masih banyak keluhan yang muncul dari masyarakat seperti adanya pegawai yang
sering datang terlambat dan pelayanan yang kurang adil yang menyebabkan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dalam hal ini adalah melayani keperluan
yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Merujuk pada kenyataan tersebut, dapat
dirumuskan masalah bahwa pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur desa/ kelurahan
belum “efektif”.
Pelayanan kelurahan tergolong dalam
jenis pelayanan publik karena adanya kepentingan umum dalam masyarakat yang
dilayani kelurahan. Kepentingan umum yang ada di masyarakat merupakan sasaran
utama dalam penyelenggaraan pelayanan prima. Pelayanan prima bukanlah suatu
sasaran, melainkan suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu
yang telah ditetapkan.
Sasaran yang dimaksudkan dalam lingkup
pemerintahan adalah sasaran pembangunan. Sebagai suatu proses, pelayanan prima
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan dalam
masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan publik
akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa
faktor.
Ada berbagai macam faktor yang dapat
mempengaruhi efektivitas pelayanan, seperti yang dikemukakan oleh Weber dan Moenir, bahwa efektivitas
pelayanan dari birokrasi pemerintah dapat dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat
yang dilayani dan juga tingkat kedisiplinan pegawai dengan mentaati peraturan
dan prosedur yang ada sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, Steers juga mengemukakan bahwa pada
dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan
memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu
optimasi tujuan, perspektif sistematika dan tekanan pada segi perilaku manusia
dalam susunan organisasi.
Lain halnya dengan Sondang P. Siagian yang menerangkan bahwa efektivitas dapat diukur
dari tingkat disiplin pegawai, apakah pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan
tepat waktu atau tidak. Kemudian, Manullang
menambahkan bahwa efektivitas dapat juga diukur melalui koordinasi yang
baik dan tingkat prestasi pegawainya, bagaimana cara pegawai mengintepretasikan
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
Hasibuan
mengatakan bahwa efektivitas juga dapat diukur dari motivasi pegawai dalam
melaksanakan pekerjaanya. Lain halnya dengan Thoha yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu organisasi juga
dipengaruhi oleh perilaku-perilaku pegawai yang ada dalam organisasi tersebut.
Sedangkan Kotler berpendapat bahwa
efektivitas suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh iklim kerja, manajemen,
pemasaran, lingkungan dan kinerja organisasi tersebut.
Dari beberapa teori yang dikemukakan
oleh tokoh-tokoh di atas, kita dapat mengetahui bahwa tercapainya efektivitas
pelayanan prima yang diberikan aparatur desa/ kelurahan dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, seperti perbedaan dalam mengintepretasikan tugas-tugas yang
harus dilaksanakan, disiplin, motivasi, kinerja, manajemen dan perilaku aparat
dalam bekerja serta iklim kerja yang ada dalam organisasi tempat aparat
bekerja.
2.3. Hipotesis
“Semakin baik
pelayanan prima dari aparatur daerah, maka semakin tinggi tingkat responsif
masyarakat di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.”
2.4.
Data
Berdasarkan analisis survey atau
pengisian angket penelitian terhadap sejumlah responden di tujuh desa /
kelurahan di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, diperoleh hasil sebagai
berikut :
DESA SUKAMANAH :
1) Keberpihakan Kepala Desa antara kalangan atas
dengan kalangan menengah kebawah, mengakibatkan timbulnya kesenjangan antara
warga masyarakat.
2) Kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan
anaknya di sekolah negeri, karena sarana prasarananya kurang memadai dan masih
harus diberatkan dengan pembelian kelengkapan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).
3) Belum adanya pelayanan yang optimal yang
diberikan oleh pemerintah Desa Sukamanah terhadap masyarakat.
4) Kurangnya SDM aparatur desa sehingga pelayanan
tidak maksimal. Ketua RT sebagai ujung tombak kurang memiliki kepedulian
terhadap need basic, yang menyebabkan
terjadinya kesenjangan kualitas hidup masyarakat.
5) Tidak adanya leadership kepala desa dalam memperjuangkan keberhasilan di
daerahnya.
6) Tidak adanya kerjasama dan pendekatan kepala
desa dengan komisi yang membidangi anggaran di DPRD kabupaten Bogor dalam
memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan Desa Sukamanah.
DESA
SUKASIRNA :
1) Kurang adanya sosialisasi koperasi, sehingga
masyarakat Desa Sukasirna lebih memilih simpan pinjam yang tidak ada dasar
hukumnya.
2) Tidak adanya sanitasi dan sosialisasi
penggunaan air bersih.
3) Adanya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan
pembuatan Kartu Keluarga, KTP dll, yang memerlukan waktu berminggu-minggu.
4) Responsif masyarakat atas pelayanan prima dari
aparatur daerah adalah sangat baik.
5) Pelayanan prima dalam bidang ekonomi,
pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan dan pendidikan adalah baik.
6) Pelayanan prima dalam bidang kesehatan
masyarakat adalah kurang baik.
DESA
JONGGOL :
Hasil penelitian ilmiah dengan menggunakan
metodologi survey terhadap 75 responden ;
1) 45,3 % Responden menyatakan pelayanan prima
kepada masyarakat berupa bimbingan dan penyuluhan cukup tinggi.
2) 70,6 % Responden menyatakan kualitas pelayanan
prima yang diberikan aparatur daerah kepada masyarakat di bidang kesejahteraan
sosial adalah baik.
3) 69,3 % Responden menyatakan Koperasi Simpan Pinjam
dan Koperasi Unit Desa di Desa Jonggol sudah tersedia.
4) 46,6 %
Responden menyatakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Jonggol
cukup memadai.
5) 37,3 %
Responden menyatakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah (Dinas
Kesehatan) kepada Desa Jonggol masih rendah.
DESA
SUKANEGARA :
1) Sarana dan prasarana kantor Desa Sukanegara
belum memadai. Disarankan Desa Sukanegara mempunyai kendaraan operasional, dan
setiap KAUR mempunyai fasilitas 1 unit komputer untuk memperlancar proses
pelayanan prima bagi masyarakat.
2) Dalam bidang ekonomi, desa Sukanegara tidak
memiliki unit usaha kecil seperti Koperasi. Disarankan pemerintah daerah mendirikan
kembali dan mensosialisasikan koperasi
kepada masyarakat.
3) Pada bidang pendidikan, Desa Sukanegara tidak
ada sekolah negeri. Disarankan agar pemerintah daerah mendirikan dan
merealisasikan SMP dan SMA negeri di Desa Sukanegara untuk meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat.
DESA SUKAMAJU :
1) Produktivitas aparatur Desa Sukamaju sudah
cukup baik, dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2) Kemampuan SDM aparatur desa Sukamaju adalah
faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur daerah.
3) Pada umumnya aparatur desa Sukamaju bersikap
lebih banyak mempersulit, ketimbang melayani.
4) Masih minim dan belum memadainya sarana dan
prasarana kantor Desa Sukamaju, yang merupakan aspek penting yang dapat
mempengaruhi kenerja dan pelayanan prima dari aparat.
DESA
SIRNAGALIH :
1) Belum adanya Usaha Kecil Menengah maupun
Koperasi.
2) Belum tersedianya sarana pendidikan SMP dan
SMA.
3) Belum adanya Perusahaan Daerah Air Minum
Daerah.
4) Pembagian RASKIN dan tabung gas ELPIJI yang
pola pendistribusiannya tidak sesuai dan tidak tepat dengan kondisi masyarakat.
5) Sarana dan prasarana di Desa Sirnagalih cukup
memadai, dengan tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan, perhubungan, pendidikan
(TK-SD), peribadatan dan kesehatan.
2.5.Analisis
Hubungan antara pelayanan prima dari
aparatur daerah terhadap responsif masyarakat di beberapa desa di Kecamatan
Jonggol, adalah sangat signifikan. Hal ini diperoleh melalui hasil survey yang
dilakukan secara random kepada masyarakat di tujuh desa di Kecamatan Jonggol.
Sebagian besar responden menyatakan
pelayanan prima dari aparatur daerah di tujuh desa di Kecamatan Jonggol, adalah
sudah baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
Adapun dari analisis hasil penelitian
yang dilakukan, pelayanan prima aparatur daerah di Kecamatan Jonggol,
bervariasi. Sebagian kecil responden menyatakan aparatur daerah berbelit-belit
dan terkesan mempersulit atau menghambat proses pelayanan prima kepada
masyarakat.
Namun sebagian besar responden
menyatakan, pelayan prima dari aparatur daerah di Kecamatan Jonggol sudah
memadai dan sesuai dengan standarisasi pelayanan prima yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Dengan demikian, hasil analisis
penelitian, dapat dikatakan bahwa, terdapat kecenderungan hubungan antara
efektifitas pelayanan prima dengan responsif masyarakat, di Kecamatan Jonggo,
Kabupaten Bogor.
Dari data diatas dapat disimpulkan
bahwa, responden menganggap pelayanan prima sebagai kebutuhan masyarakat harus
dipenuhi oleh aparatur daerah. Sehingga kesimpulannya adalah : ada hubungan
yang signifikan antara efektifitas pelayanan prima aparatur daerah dengan
responsif masyarakat di Kecamatan Jonggol.
3.
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1.
KESIMPULAN
1) Ada hubungan yang signifikan antara efektifitas pelayanan prima
aparatur daerah dengan responsif masyarakat di Kecamatan Jonggol.
2) Dalam penyelenggaraan
pelayanan prima sangat penting dan wajib diperhatikan, adalah menjadikan
pelayan prima sebagai sikap dan bentuk pengabdian sebagai aparatur negara / daerah.
Sehingga apa yg diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan
produktivitas dan kinerja yang optimal.
3) Masyarakat mempunyai hak
yang sama dalam mendapatkan pelayanan prima yang terbaik, dalam memenuhi
kebutuhan dan keperluannya.
4) Salah satu pendorong
peningkatan pelayanan prima adalah penguatan fungsi dan tugas-tugas pokok
aparatur daerah.
5) Penguatan fungsi dan
tugas-tugas pokok aparatur daerah, mencakup penguatan fungsi pendidikan,
ekonomi dan kesejahteraan sosial.
6) Keberhasilan aparatur
daerah dalam memberikan pelayanan prima yang optimal, merupakan keberhasilan
pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, berwibawa dan
bertanggungjawab.
3.2. SARAN
1) Kepada aparatur daerah
sebaiknya tidak lagi bersikap sebagai penguasa daerah, akan tetapi sejajar
dengan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan prima dapat diterapkan secara
simultan dan optimal.
2) Kepada masyarakat yang
bertujuan untuk mendapatkan pelayanan prima yang optimal, sebaiknya mengikuti
peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3) Kepada pemerintah daerah
dalam mengoptimalkan pelayanan prima, sebaiknya melakukan sosialisasi program
secara komprehensif, terjadwal dan berkesinambungan.
